Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak sistemik terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, penanganan perkara korupsi memerlukan hukum acara yang bersifat khusus, berbeda dari hukum acara pidana umum. Di Indonesia, ketentuan mengenai hukum acara perkara korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.