Secara umum, orang memiliki kapasitas hukum penuh setelah mencapai usia dewasa (21 tahun atau telah menikah), dan dapat bertindak atas nama sendiri. Jika belum dewasa, maka dibatasi melalui pengampuan atau perwalian.
Sementara itu, badan hukum bertindak melalui organ atau pengurusnya, misalnya direktur untuk PT atau ketua untuk yayasan. Meskipun demikian, tanggung jawab hukum tetap berada pada badan hukum itu sendiri sebagai entitas yang terpisah, bukan pada pengurus secara pribadi—kecuali dalam kasus penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum tertentu.
Baik orang maupun badan hukum dapat memiliki hak milik, membuat perjanjian, menggugat dan digugat, serta dikenakan tanggung jawab perdata. Namun, hanya orang yang memiliki hak-hak pribadi tertentu seperti hak hidup, hak atas tubuh, atau hak nikah. Badan hukum tidak memiliki "kehidupan pribadi" atau hak yang bersifat personal dan emosional.
Kesimpulan
Perbedaan antara orang dan badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum perdata terletak pada asal usul keberadaannya, cara memperoleh kedudukan hukum, cara bertindak dalam hukum, dan lingkup hak serta kewajibannya. Pemahaman akan perbedaan ini penting dalam praktik hukum perdata, terutama dalam konteks perjanjian, tanggung jawab hukum, dan representasi hukum di hadapan pengadilan.
Intern at Ambarsan & Partners Law Firm